Pada 25 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 71P Tahun 2025 tentang pengangkatan Hakim Agung Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial. Penunjukan ini menegaskan kembali peran penting MA sebagai pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Pelantikan dilakukan dalam upacara resmi di Istana Negara, dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, mulai dari Ketua MA, Jaksa Agung, hingga perwakilan Komisi Yudisial (KY).
Siapa Suharto?
Karier Panjang di Dunia Peradilan
Suharto adalah sosok yang sudah malang melintang di dunia hukum. Ia meniti karier dari bawah, mulai sebagai hakim di pengadilan negeri daerah, kemudian menanjak ke tingkat pengadilan tinggi, hingga akhirnya dipercaya menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung.
Rekam jejaknya dikenal sebagai hakim dengan integritas, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi dan perkara perdata berskala besar.
Reputasi dan Integritas
Meski namanya tidak sepopuler pejabat publik lain, di kalangan praktisi hukum Suharto dihormati sebagai sosok tegas dan konsisten. Penunjukan dirinya sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dinilai tepat karena dianggap mampu membawa pembaruan dalam sistem peradilan.
Peran Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
Fokus pada Kualitas Putusan
Wakil Ketua MA Bidang Yudisial memiliki peran penting dalam mengawasi dan meningkatkan kualitas putusan hakim di seluruh Indonesia. Tugas utamanya meliputi:
-
Koordinasi antar kamar peradilan (Pidana, Perdata, Agama, Militer, Tata Usaha Negara).
-
Penegakan kode etik hakim.
-
Pembinaan teknis yudisial di semua tingkatan pengadilan.
Beban Berat Reformasi Peradilan
Dengan tingginya jumlah perkara yang masuk ke MA (ratusan ribu setiap tahun), peran ini krusial dalam memastikan proses hukum berjalan cepat, adil, dan transparan. Suharto diharapkan dapat mendorong percepatan reformasi peradilan yang selama ini sering dikeluhkan publik.
Reaksi Pemerintah dan Lembaga Hukum
Dukungan dari Presiden
Presiden Prabowo dalam sambutannya menyebut Suharto sebagai “figur yang tepat di waktu yang tepat”. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemimpin peradilan yang berintegritas di tengah tantangan hukum nasional, termasuk maraknya kasus korupsi, mafia tanah, dan sengketa politik.
Respons Komisi Yudisial
Komisi Yudisial (KY) menyambut baik penunjukan ini. Mereka berharap Suharto dapat memperkuat koordinasi dalam penegakan kode etik hakim, mengingat masih banyak laporan masyarakat terkait perilaku menyimpang aparat peradilan.
Tanggapan Pakar Hukum
Harapan untuk Transparansi
Guru besar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai penunjukan Suharto adalah langkah strategis. “MA butuh figur yang tidak hanya kuat dalam hukum, tapi juga punya visi transparansi. Publik sudah lama menunggu peradilan yang benar-benar bersih,” ujarnya.
Tantangan Korupsi Yudisial
Namun, pakar juga mengingatkan bahwa Suharto menghadapi tantangan besar: korupsi yudisial. Praktik suap dalam proses hukum masih sering menjadi sorotan, dan tugasnya adalah menutup celah tersebut melalui reformasi internal.
Perspektif Politik
Kepercayaan Publik terhadap MA
Selama ini, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan masih fluktuatif. Beberapa survei menunjukkan bahwa masyarakat sering memandang hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Penunjukan Suharto diharapkan bisa memperbaiki persepsi ini.
Hubungan Eksekutif dan Yudikatif
Di sisi politik, penunjukan ini memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menjaga hubungan harmonis dengan lembaga yudikatif. Meskipun MA adalah lembaga independen, sinergi dengan eksekutif tetap diperlukan untuk memperkuat sistem hukum nasional.
Agenda Penting Suharto ke Depan
-
Percepatan digitalisasi peradilan: memperluas sistem e-court dan e-litigation agar akses hukum lebih cepat dan efisien.
-
Penguatan pengawasan internal: menekan praktik suap dan jual beli perkara.
-
Kualitas SDM hakim: meningkatkan pelatihan etika dan profesionalisme hakim di seluruh tingkatan.
-
Perbaikan pelayanan publik: memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan yang adil tanpa diskriminasi.
Reaksi Publik
Apresiasi di Media Sosial
Berita penunjukan Suharto ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet yang memberi komentar positif, menyebutnya sebagai langkah “sejuk” di tengah sorotan publik terhadap kasus hukum besar belakangan ini.
Skeptisisme Publik
Namun, ada pula yang skeptis. Sebagian masyarakat menilai penunjukan pejabat baru sering kali tidak membawa perubahan nyata. “Kalau sistemnya masih sama, siapa pun yang jadi ketua tetap akan susah,” tulis seorang pengguna X (Twitter).
Implikasi bagi Dunia Hukum Indonesia
Reformasi Peradilan sebagai Kunci
Dengan Suharto di kursi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, harapan reformasi peradilan kembali muncul. Jika ia berhasil mendorong transparansi dan konsistensi hukum, maka posisi Indonesia di mata dunia juga akan terangkat.
Dampak ke Investasi dan Ekonomi
Hukum yang konsisten dan adil akan memberi rasa aman bagi investor. Banyak pengamat menilai reformasi peradilan akan menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Penutup
Penunjukan Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial adalah langkah penting di tengah kebutuhan Indonesia akan sistem hukum yang lebih bersih dan transparan. Meski tantangan berat menanti, integritas dan pengalaman panjangnya diharapkan mampu membawa angin segar bagi reformasi peradilan.
Dunia hukum Indonesia menanti: apakah Suharto mampu menjawab tantangan dan mengembalikan kepercayaan rakyat pada keadilan?
